22.15.00
Presiden: Hentikan Pembangunan Gedung Baru DPR
Kamis, 07 April 2011 | 15:00 WIB
Berita terkait
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan rencana pembangunan gedung baru. Dana yang ada lebih baik dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
"Kalau tidak memenuhi standar kepatutan, agar ditunda dulu untuk dilakukan revisi, penyesuaian," ujarnya saat menutup rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis 7 April 2011.
"Bahkan barangkali kalau tidak sangat diperlukan, bisa ditunda dan dibatalkan," ucapnya. Ia menyebutkan ada sembilan lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang memerlukan anggaran lebih dari Rp 100 miliar tahun ini. Berturut-turut adalah DPR, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Dewan akan membangun gedung baru dengan alasan untuk mewadahi tambahan staf ahli. Pasalnya, akan ada tambahan lebih dari 2.000 anggota staf ahli untuk anggota Dewan. Panitia lelang bentukan Sekretariat Jenderal Dewan telah menetapkan 11 perusahaan peserta--dan enam di antaranya badan usaha milik negara. Gedung baru senilai Rp 1,1 triliun itu rencananya dibangun setinggi 36 lantai dan berisi 600 ruangan.
Yudhoyono menambahkan, "Saya memahami ada urgensi untuk membangun gedung. Namun dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya sarankan lihat sekali lagi. Apakah mungkin ada efisiensi atau adaptasi?" tuturnya.
Yudhoyono meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah beserta lembaga non-pemerintah serius berhemat dan memfokuskan anggarannya bagi kegiatan yang sangat diperlukan. "Yang pada gilirannya bisa mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan tujuan-tujuan yang lain," katanya.
Kelanjutan rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat bakal diputuskan Jumat (8/4), dalam penutupan rapat paripurna. Mekanisme itu ditempuh jika dalam rapat konsultasi Kamis (7/4) ini belum ditemukan suara bulat terhadap rencana pembangunan gedung senilai Rp 1,1 triliun itu.
"Kalau tidak memenuhi standar kepatutan, agar ditunda dulu untuk dilakukan revisi, penyesuaian," ujarnya saat menutup rapat terbatas di Kantor Presiden, Kamis 7 April 2011.
"Bahkan barangkali kalau tidak sangat diperlukan, bisa ditunda dan dibatalkan," ucapnya. Ia menyebutkan ada sembilan lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, yang memerlukan anggaran lebih dari Rp 100 miliar tahun ini. Berturut-turut adalah DPR, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan Agung, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Dewan akan membangun gedung baru dengan alasan untuk mewadahi tambahan staf ahli. Pasalnya, akan ada tambahan lebih dari 2.000 anggota staf ahli untuk anggota Dewan. Panitia lelang bentukan Sekretariat Jenderal Dewan telah menetapkan 11 perusahaan peserta--dan enam di antaranya badan usaha milik negara. Gedung baru senilai Rp 1,1 triliun itu rencananya dibangun setinggi 36 lantai dan berisi 600 ruangan.
Yudhoyono menambahkan, "Saya memahami ada urgensi untuk membangun gedung. Namun dengan semangat optimasi dan efisiensi, saya sarankan lihat sekali lagi. Apakah mungkin ada efisiensi atau adaptasi?" tuturnya.
Yudhoyono meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah beserta lembaga non-pemerintah serius berhemat dan memfokuskan anggarannya bagi kegiatan yang sangat diperlukan. "Yang pada gilirannya bisa mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan tujuan-tujuan yang lain," katanya.
Kelanjutan rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat bakal diputuskan Jumat (8/4), dalam penutupan rapat paripurna. Mekanisme itu ditempuh jika dalam rapat konsultasi Kamis (7/4) ini belum ditemukan suara bulat terhadap rencana pembangunan gedung senilai Rp 1,1 triliun itu.
Rapat konsultasi yang seharusnya berlangsung Selasa (5/4) kemarin urung dilaksanakan karena Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tidak hadir. Absennya dua wakil ketua DPR, yakni Anis Matta dari PKS dan Priyo Budi Santoso dari Golkar, juga menjadi alasan penundaan rapat konsultasi.
"Jadi nanti jika ada pembatalan maka akan diadakan rapat sejenis (paripurna). Diputuskan Jumat," kata Wakil Ketua DPR, Anis Matta, di ruangannya, Rabu (6/4).
BUNGA MANGGIASIH| MAHARDIKA SATRIA HADI| KODRAT
Beria terkait:
Posted in: NEWS
0 komentar:
Posting Komentar
tinggalkan sepatah kata dan komentarnya....